Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah dapat dilihat pada Gambar Berikut. Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional, maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional terlampir dalam SOTK yang baru.
Lihat Dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup : Download
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataaan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut adalah Bidang-Bidang yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan memfasilitasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan BidangBidang.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup aspek tata lingkungan, meliputi inventarisasi dan perencanaan lingkungan hidup, evaluasi dampak dan resiko kebijakan strategis serta pencegahan dampak lingkungan.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, aspek pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan udara, pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian sampah,B3 dan LB3.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan konservasi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, meliputi konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim serta pengembangan kapasitas dan kemitraan.
Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, aspek penaatan hukum lingkungan, meliputi pengawasan, pengelolaan pengaduan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dan pidana lingkungan serta pengembangan instrumen hukum lingkungan.
