Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi

01 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah

02 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penatan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan

03 Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB

04 Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional,  maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas:

a.       Pelayanan informasi status mutu air, yang terdiri atas:

1)      Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya;

2)      Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan

3)      Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

b.      Pelayanan informasi status mutu udara ambien, yang terdiri atas:

1)      Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya;

2)      Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan

3)      Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

c.       Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang terdiri atas:

1)      Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;

2)      Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan

3)      Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

Selain itu, Millenium Development Goals (disingkat MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam merupakan suatu arah pembangunan yang harus dilaksanakan termasuk oleh pemerintah daerah.

Arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Target MDGs ke-7, yaitu menjamin keberlangsungan lingkungan, merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup dalam konteks ini dipahami dari dua pendekatan, yaitu perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanggulangan penurunan fungsi lingkungan hidup.

pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan MDGs harus menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen RPJMD maupun dokumen-dokumen RKPD. Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs.