Bidang Tata Kelola Lingkungan tidak terlepas dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) BPLHD Jabar Tahun 2014 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI yang secara umum menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu sasaran capaian program nasional maupun internasional seperti SPM dan MDG’s menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bidang Tata Kelola Lingkungan ini melalui pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Bidang Tata Kelola Lingkungan mencakup : Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Ecoregion, Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Sub Bidang PELHS. Sedangkan yang menjadi cakupan tugas Sub Bidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan adalah : Fasilitasi penilaian dokumen lingkungan; Pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai Amdal Kabupaten dan Kota; Pemberian rekomendasi lisensi; Pemantauan implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL serta sosialisasi dan pengembangan Teknologi ramah lingkungan.
Beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam mewujudkan pencapaian sasaran kinerja Bidang Tata Kelola Lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah diantaranya adalah: Keterbatasan kewenangan di bidang lingkungan hidup seringkali menjadikan pengelolaan lingkungan hidup yang parsial, tidak terkendali dan tidak sinergi antara Kabupaten dan Kota serta sulit diintervensi oleh Provinsi, menjadi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dari tahun ke tahun semakin tingi; Belum adanya kesepakatan bersama antara seluruh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk menggunakan KLHS sebagai dasar pertimbangan. Tidak semua data lingkungan yang dibutuhkan tersedia baik jenis , format maupun trend waktu sehingga tingkat akurasi dan analisis terkadang tidak tajam, hal ini karena tidak semua Kabupaten dan Kota serta OPD Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya melakukan up dating data. Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan di Jawa Barat semakin besar. Belum adanya komitmen yang kuat dari semua pihak sehingga sukarnya dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga ijin-ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan banyak tidak disertai kajian resiko lingkungan, tidak fair, berpihak dan tidak tegas.
Langkah antisipatif yang diambil oleh Bidang Tata Kelola Lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan jaringan komunikasi dengan berbagai stakeholders termasuk Pemerintah Pusat , Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga lain yang terkait serta masyarakat; Mewujudkan kajian lingkungan yang komprehensif, sistimatis serta strategik dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara regulasi dan ilmiah untuk meyakinkan pengambil keputusan atas resiko lingkungan hidup; Mengupayakan mencari sumber dana lain baik dari luar negeri maupun pihak swasta dalam bentuk kerjasama dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Barat; Membuat terobosan peningkatan kualitas SDM BPLHD Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga-Lembaga Penelitian dan Pelatihan, serta Lembaga Donor International seperti JICA, AOTS, dan lain-lain serta Memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan yang memiliki akuntabilitas publik