Print this page
09
January

Sehubungan berita di Kompas edisi Jumat, 5 Januari 2018, halaman 1 berjudul "Target Citarum 2018 Gagal" oleh Sdr. Cornelius Helmy, Semuel Oktora, Benekdiktus Krisna (reporter Biro Jawa Barat) serta fotografer Rony Ariyanto (Biro Jawa Barat).
Berita Kompas tersebut kurang proporsional dan menihilkan kiprah dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Kodam III/Siliwangi, sejak tahun 2016, sehingga terbentuk opini publik seolah Pemprov Jabar tidak berbuat apa-apa. Untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

 

1. Status Sungai Citarum

Masyarakat perlu memahami secara benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang status sungai Citarum. Hal ini penting karena hal tersebut terkait dengan urusan kewenangan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Karena ketika Pemprov mengerjakan suatu kegiatan, walaupun tujuannya baik untuk kehidupan masyarakat, tetapi tetap saja dianggap salah secara hukum.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012, sungai Citarum adalah sungai strategis Nasional, maka pengelolaan sumberdaya air pada sungai Citarum dengan semua implikasinya adalah kewenangan  Pemerintah Pusat, yang operasional kesehariannya di bawah BBWS Citarum, yaitu UPT Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, Daerah Tangkapan Air DAS Citarum Hulu yang adalah kawasan hutan Negara, berupa hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani serta hutan konservasi dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA), yaitu UPT Kementerian LHK. Sedangkan tanah Negara lainnya juga dikelola oleh BUMN (PT. Perkebunan Nusantara VIII) dan BUMS (PT. Perkebunan Besar Swasta). Kewenangan perizinan, pembinaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalinannya pelaksanaan tugas BBKSDA dan Perum Perhutani secara teknis adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN untuk Perum Perhutani dan Kementerian Pertanian untuk PTPN VII dan BUMS (Perkebunan Besar Swasta). 
Memperhatikan hal tersebut, pemberitaan Kompas di atas bersifat parsial dan tendensius karena sama sekali tidak menyinggung peran pemerintah pusat dan sepenuhnya menyoroti peran Pemprov Jabar, yang justru merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Permen PU No.11A Tahun 2006, justru Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan memadai.

 

2. Pemanfaatan Sumberdaya Air di DAS Citarum

Sungai Citarum digunakan sebagai sumber energi primer 3 PLTA (Saguling, Cirata dan Jati luhun menghasilkan hampr 2.000 MW listrik, yang merupakan penyangga stabilitas pasokan listrik interkoneksi Jawa, Madura dan Bali. Citarum juga merupakan sumber air baku air minum 80 % PDAM Jaya (6%), irigasi  (86,70%), sumber air perkotaan (0,370%) dan pemasok air kegiatan rumah tangga dan industri (2%). Publikasi Kompas bersifat subyektif dan timpang, karena mengerdilkan kontribusi Sungai Citarum yang diakui para pihak berkualitas air baku lebih baik dari sungai lainnya, sebagaimana diakui Pimpinan PAM Jaya dan PAM Lyonnaise (dalam porsi minim) pada publikasi tersebut. Pemanfaatan sumberdaya air Citarum untuk air baku PDAM Jaya, PLTA dan pasokan air untuk kegiatan ribuan industri di sepanjang DAS Citarum menghasilkan pendapatan Negara dan DKI Jakarta triliunan rupiah setiap tahun. Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya air Citarum untuk kegiatan pertanian, sawah-sawah yang diairi oleh air dari sungai Citarum seluas 420,000 Ha merupakan lumbung padi Nasional, memberikan kontribusi terhadap pasokan pangan nasional sebanyak 6,5 juta ton/tahun atau hampir 9 % produksi pangan Nasional atau setara lebih Rp. 35 Triliun/tahun.
Dalam kaitan ini Jawa Barat tidak memperoleh pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya air untuk PAM Jaya, industri dan listrik yang keuntungannya tentu saja sangat besar, baik melalui pajak eksport industri, hotel, perumahan mewah, dll. Dengan tidak adanya pendapatan untuk Jawa Barat, tentu saja rakyat Jawa Barat merasa diperlakukan tidak adil dan kita harus menggugat atas hak-hak rakyat Jawa Barat tersebut.

3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai Citarum melalui Gerakan Citarum BESTARI

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Sungai Citarum bukan baru terjadi dalam kurun waktu periode pemerintahan Bapak Gubernur Ahmad Heryawan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut sudah terjadi sejak 25 tahun lalu, yaitu dengan mecuatnya kasus pencemaran sawah di Kecamatan Rancaekek. Melihat kondisi lingkungan kususnya Daerah Aliran Sungai Citarum yang semakin tercemar, sekalipun bukan domain penuhnya kewenangannya, dan menyadari sangat strategis dan vitalnya peran sumberdaya air di sungai Citarum untuk mendukung kehidupan dan keberlanjutan pembangunan serta ketahanan pangan nasional, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT telah melakukan berbagai upaya nyata dalam bentuk Program dan Kegiatan yang telah digulirkan dan terintegrasi dalam Gerakan Citarum BESTARI (Bersih, Sehat, Indah dan Lestari), dicanangkan 22 Juni 2014.

Selain itu berbagai pendekatan upaya penyelesaian masalah pencemaran dan kersukan lingkungan di DAS Citarum secara inovatif dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Non Struktural,  Kultural, dan Struktural, yang dikemas dalam Rencana Aksi Multipihak (RAM-IP) serta memiliki 7 sasaran penting dari masing-masing sektor saling bersinergi untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi di Hulu sampai Hilir Sungai Citarum, ketujuh strategi itu adalah :
1.    Integrasi dan sinergi penataan ruang dan pengelolaan DAS Citarum terpadu
2.    Pembangunan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
3.    Penguatan kelembagaan  & percepatan perubahan perilaku stakeholder
4.    Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 
5.    Konservasi dan rehabiltasi hutan/lahan, serta  adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan
6.    Pengurangan daya rusak air, penataan permukiman dan penanganan bencana
7.    Penaatan hukum lingkungan secara konsisten dan tidak pandang bulu.

Berbagai pendekatan dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 16 (enam belas) OPD Provinsi Jawa Barat. Dalam kaitan itu, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan APBD dari sejak tahun 2014 Rp 21.7 miliar, tahun 2015 Rp 48 miliar, tahun 2016 Rp55 miliar, 2017 Rp35.8 miliar. Memperhatikan magnitude persoalan yang dihadapi, jumlah anggaran tersebut sangat tidak memadai.

Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat AHMAD HERYAWAN mendorong peran masyarakat sipil dan Aparatur (TNI) melalui Revitalisasi Budaya Gotong Royong Memelihara Lingkungan khususnya wilayah sungai dengan semangat “BEBERESIH CITARUM”, yang  dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, yang dihadiri juga oleh Panglima Kodam III/Slw, Kapolda Jabar dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta para Bupati dan Walikota se Bandung Raya.

Gerakan gotong royong beberesih Citarum diharapkan menumbuhkan inspirasi,  spirit dan upaya nyata semua lapisan masyarakat dan semua pihak untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai pusat peradaban, meningkatkan semangat kerja, komitmen dan kerja nyata, dalam upaya pemulihan lingkungan yang tercemar dan rusak serta tetap melakukan konservasi lingkungan yang masih baik.

Tidak kurang dari 10.000 orang terlibat dalam kegiatan budaya gotong royong ini, terdiri dari pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, kader ecovillage dari 220 desa, aparat pemerintah desa, aparat pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, pelajar, dan juga warga masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan massal untuk membangun kembali budaya gotong royong sebagai identitas Negeri ini dan juga menumbukan budaya cinta terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya Kepala DLH Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna menyampaikan, berbagai strategi dan upaya dalam bentuk program dan kegiatan atau kerja nyata kami dalam upaya pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai Citarum melalui:

Kegiatan Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (eco-village), bertujuan untuk membangun kesadaran dan perilaku budaya cinta lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan, saat ini kami telah membina 220 Desa di 8 Kab/Kota dengan jumlah Kader Lingkungan sebanyak 4.600 orang dari berbagai kalangan. Hasil kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat memperbaiki lingkungan hidup di desanya, antara lain melalui kegiatan untuk memilih, memilah dan mengolah sampah, terbentuknya bank sampah di 96 Desa, rehabilitasi mata air, pengolahan sampah organik dan penataan sempadan (anak) sungai Citarum bekas TPS liar menjadi taman. Selain itu timbulan sampah di berbagai titik diatas badan sungai Citarum yang menjadi viral pada awal tahun 2016, menjadi tidak ada lagi. Beberapa foto dokumentasi kegiatan ecovillage pada foto berikut.

  

 

Kegiatan Patroli Sungai, melibatkan masyarakat dan komunitas dalam upaya pemantauan pencemaran air di setiap titik sebanyak 7 zona pemantauan dengan melibatkan lebih dari 28 orang, Tahun ini tindak lanjut hasil patroli oleh Tim PPLH Provinsi Jawa Barat sebanyak 61 industri telah dilakukan pengawasan dan penindakan.

Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan ketaatan usaha/kegiatan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan penilaian kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/ atau Kegiatan Daerah (PROPERDA). mengingat upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Program Peringat (PROPER Nasional) jumlahnya sangat terbatas, maka mulai tahun 2015 dilakukan PROPERDA. Metoda, mekanisme dan kriteria penilaian PROPERDA mengacu kepada PROPER Nasional, namun objek PROPERDA tidak overlapping dengan objek PROPER Nasional. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari mekanisme pengawasan secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan instansi teknis tingkat Provinsi Jawa Barat dan Laboratorium yang terakreditasi. Melalui kegiatan PROPERDA akan dapat memperluas jangkauan objek pengawasan secara komprehensif. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang- undangan bidang lingkungan hidup cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan peringkat kinerja usaha/kegiatan dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan 15%. Sedangkan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sekitar 75%. Namun jumlah industri yang dapat dibina melalui PROPER dan PROPERDA masih sangat kecil (15 %) dari keseluruhan jumlah industri yang ada di Jawa Barat, khususnya di DAS Citarum.

 

4. Air Sungai Citarum Bisa Diminum

Salah satu pernyataan Bapak Gubernur Jawa Barat pada saat pencanangan Gerakan Citarum BESTARI tanggal 22 Juni 2014, bahwa pada tahun 2018 air Sungai Citarum Bisa Diminum.  Kami memaknai pernyataan tersebut sebagai ungkapan seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi sebagian masyarakat Jawa Barat, yaitu menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di sungai Citarum, sebagai sumber kehidupan dan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dan secara nasional. Pernyataan tersebut tidak dimaknai secara harfiah.
Kami maknai pernyataan tersebut sebagai sumber inspirasi dan motivasi kerja bagi para Kepala OPD terkait dan semua pemangku kepentingan. Karena kalau dimaknai secara harfiah, air di Citarum yang ada di hulu Citarum saat ini (Situ Cisanti) sekarang ini sudah dapat diminum. Faktanya Citarum itu mengalir mulai dari hulu di Situ Cisanti dan hulu anak sungai lainnya di gunung-gunung seputar Bandung Raya, sampai di Muara Bendera di Kabupaten Karawang. Disamping itu, ketika kita berbicara upaya pemulihan atau restorasi sungai, tidak ada satupun Negara di dunia yang mampu memulihkan kesehatan lingkungan air yang ada di sungainya dalam waktu kurang dari 5 lima tahun.
Sebagai contoh, Jepang, Korea, China, Singapura, Inggris, Belanda, Jerman dan Negara-negara Skandinapia,  berhasil memulihkan kondisi sungai di Negaranya dalam kurun waktu 20 tahun atau lebih. Negara-negara tersebut dengan kewenangan dan anggaran yang sangat besar, sesuai kebutuhan. Yang terpenting, apakah pernyataan tersebut terus dikembangkan dan menjadi program dan kegiatan yang tepat dan dilaksanakan  untuk mewujudkan pernyataan tersebut (BESTARI). Dalam kontks itu, kami menyatakan bahwa Gerakan Citarum BESTARI yang dilaksanakan sebagai implementasi untuk mewujudkan Citarum yang bersih, sehat, indah dan lestari, tidak gagal, sehingga harus diteruskan, dengan beberapa perbaikan dan pelaksanakan yang lebih masif.  Hal tersebut dapat dilihat dari parameter dan indikator kinerja yang terukur dan transparan.  
Adanya perhatian bahkan perintah dari Bapak Presiden R.I. Bapak Menko Kemaritiman dan Bapak Panglima Kodam III/Slw untuk menangani pemulihan DAS Citarum tentu sangat positif. Hal itu tidak terlepas dari hasil komunikasi Bapak Gubernur Jawa Barat dengan Bapak Presiden, Bapak Wapres dan pa Menko dan dengan Pangdam dalam berbagai kesempatan. Karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa mengingat status sungai sebagai sungai strategis Nasional, dan keterbatasan APBD Jawa Barat, maka diperlukan komitmen Pemerintah. Tentu ada yang bertanya bahwa, ko baru sekarang pa Presiden turun tangan? Yang bisa jawab tentunya hanya Bapak Presiden. Tetapi bagi kami, sebagai aparat pemerintah dalam bidang lingkungan hidup, tidak ada kata terlambat untuk melaksanakan pekerjaan yang baik untuk masyarakat dan keberlanjutan.

5. Kesimpulan dan Penutup

Pemerintah Jawa Barat sudah dan akan terus berupaya sangat serius untuk memulihkan kondisi sungai Citarum, namun semua upaya itu belum dapat meningkatkan kualitas air di Sungai Citarum secara signifikan. Dalam kaitan itu, masih diperlukan lagi Sinergi dan strategi besar serta kerja besar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk duduk bersama-sama mengatasi Sungai Strategis Nasional sebagaimana tertuang Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 20012 yang menetapkan  sungai Citarum adalah sungai Strategis Nasional. Karena status sungai Citarum adalah sungai strategis Nasional, maka kewenangan pengelolaannya ada di Pemerintah Pusat yang operasional kesehariannya di bawah BBWS Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Oleh karena itu, walaupun belum memberikan hasil secara maksimal, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dukungan partisipasi masyarakat melalui gerakan  gotong royong selama 4 tahun terakhir, perlu diketahui oleh masyarakat serta perlu mendapat apresiasi dan harus terus didorong untuk ditingkatkan.

 

Read 6524 times Last modified on Tuesday, 16 January 2018 10:58
Rate this item
(2 votes)
Admin DLH Jabar

Latest from Admin DLH Jabar